2010 NOVEMBER

2 November

(1258) MTsN Termas Baron Kab. Nganjuk

Dari:
Muslihul Anwar (MTsN Termas Baron Kab. Nganjuk)

Pertanyaan:

Aplikasi GPP 2010 tidak bisa dibuka di PC. tiap kali masukkan PASSWORD dan ID  \\\"super\\\" muncul:\\\"password yang anda masukkan salah\\\". padahal di Laptop atau PC lain bisa. Terima kasih

Jawaban:

apabila belum terdapat data dalam palikasi gpp maka lakukan instal ulang, namun apabila telah terdapat data dalam aplikasi tersebut maka disarankan mengcopy file t_pass pada folder c:\mygaji\data\gaji dari laptop/PC lain dimana aplikasi dapat beroperasi dengan baik.

(1260) tanya tentang PPAKP

Dari:
kemas (pn prabumulih)

Pertanyaan:

apakah ada surat tembusan ke instansi2 peserta diklat dari panitia PPAKP

Jawaban:

Untuk PPAKP tahun 2010 telah selesai dilaksanakan. Dan untuk pelaksanaan tahun 2011 bisa ditunggu pengumumannya di website www.perbendaharaan.go.id

Pada tahun 2010, tidak semua surat panggilan ditembuskan ke kantor/instansi peserta PPAKP karena keterbatasan waktu. Namun para peserta dapat mengunduh surat panggilan yang ada di website perbendaharaan.go.id

4 November

(1263) mahasiswa/makassar

Dari:
ali rahman (mahasiswa/makassar)

Pertanyaan:

bagaimanaproses pendapatan,belanja, pembiayaan apbn?

Jawaban:

Silakan dibaca Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(1264) langkah-langkah akhir tahun 2010

Dari:
jalil (kemenag tanggamus lampung)

Pertanyaan:

sudh ada belum untuk langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2010

Jawaban:

Langkah-langkah akhir tahun 2010 telah diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2010

7 November

(1265) kementerian agama/

Dari:
MTSN WATAMPONE (kementerian agama/)

Pertanyaan:

sy mau tanya masalah Guru yg sertifikasi, Apakah Guru CPNS bisa jg diampra ? menggunakan MAK apa?

Jawaban:

[segera diteruskan ke DJA/Subdit SA]
atau silahkan saudara menghubungi Direktorat Jenderal Anggaran

8 November

(1268) Syarat Bendahara Pengeluaran

Dari:
winarya (dinas perindag)

Pertanyaan:

ada dalam peraturan apa mengenai syarat-syarat sebagai bendahara pengeluaran 

Jawaban:

saat ini, tidak ada syarat khusus untuk menjadi Bendahara kecuali bahwa seorang Bendahara ditunjuk oleh pihak yang berwenang

9 November

(1272) CALK

Dari:
dian mayangsari wonopatih (KPPN Palu)

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr.wb.   Sehubungan dengan kunjungan kerja AKLAP KANWIL Prop Sulteng ke KPPN Palu,   masalah pertama: kami di minta untuk membuat LKPP dengan CALK LAK;LRA;Neraca semuanya menggunakan 'realisasi bulan yang bersangkutan' sedangkan selama ini saya membuat LKPP dengan data 'sampai dengan bulan ini' (mencakup dari tanggal 1 januari s.d bulan yang bersangkutan)   Apa yang harus kulakukan??? 1.  apakah saya harus membuat laporan sesuai instruksi AKLAP? (CALK Hanya bulan ybs) 2.  Apakah Laporan yang saya buat sudah  benar??? (CALK mencakup realisasi dari tanggal 1 januari s.d bulan ybs)   Masalah Kedua : Ada setoran atas temuan BPK, contohnya: (033.05.180263) setorannya dimasukkan ke MAP 423913 (berhubung itu adalah dana RM TAYL) Instruksi yang diberikan adalah kami harus merubah data kode satker menjadi 999.08.528310 (KPPN Sebakai Kuasa BUN) Alasannya supaya rekon tingkat pusatnya tidak bermasalah. Apa memang begitu???(menurutku itu ga masuk akal sih...)   Mohon Pencerahannya Terima kasih

Jawaban:

 LKPP sudah mencakup laporan dari bulan yang bersangkutan dan juga sejak bulan yang lalu. Jadi laporan yang anda buat sudah benar




perlu ditelusuri lebih lanjut mengapa BPK menyarankan untuk mengubah kode satker tersebut.jika pengembalian ini adalah sejak tahun lalu maka memang sudah benar untuk memasukkan nya pada akun MAP tersebut, kecuali ada alasan lain dari BPK untuk menggunakan akun lain tersebut.

(1275) Akun Pengembalian Penerimaan Akibat Lebih Limpah

Dari:
Syaiful Hadi (jl. diponegoro 30a medan)

Pertanyaan:

Met, pagi, siang, sore, malam bpk, ibu, mas, etc... begini, apakah setiap pengembalian kelebihan pelimpahan dari bank persepsi harus memakai akun 826111?, apakah tidak perlu dilihat dulu kelebihan limpah tersebut pada akun berapa?, apabila akun pajak apakah pengembaliannya harus tetap memakai 826111 atau memakai akun penerimaan pajak itu sendiri?. karena pada dasarnya menurut saya (lg belajar nih!!) antara 816111 = 826111 (mohon petunjuknya). karena menurut saya pengembalian penerimaan pajak jika memakai 826111 akan mengakibatkan unmatch antara data di DJPB dengan data di DJP. demikian terima kasih.

Jawaban:

<tbody> </tbody>

Yang dikoreksi hanya pemindahbukuan antar bank saja, jadi data yang ada di DJPB dan DJP tidak akan terpengaruh jadi seharusnya tetap sama.

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan menggunakan kode akun 826111

12 November

(1280) SPM-IB dan Pedoman Penggunaan Akun

Dari:
Kristiwa Sandi (KPPN Sorong)

Pertanyaan:

Assalammu'alaikum wr.wb Mengapa format SPM-IB Pajak hampir sama/sama dengan SPM-KP Pajak yang bisa diajukan SPMnya tanpa harus ada pagu belanja pada akun dimaksud. Akibatnya pada saat pelaporan terdapat realisai tanpa pagu dan kode JK. Dibebankan pada akun Kegiatan dan sub kegiatan apakah SPM-IB Pajak tersebut, mengingat SPM-IB yang telah diproses di KPPN menggunakan Kode Kegiatan/Subkegiatan 0000.00000 Dalam PER-33/PB/2008, pembelian gordyn termasuk dalam kategori belanja Barang, sehingga satker mengajukan SPM ke KPPN dengan menggunakan akun 521111 tanpa melihat nilai satuan minimum kapitalisasi, sedangkan pada PMK-97/PMK.06/2007 Gordyn/Kray termasuk dalam aset tetap dengan kode 2.05.02.06.058, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Akibatnya KPPN sulit melakukan penolakan jika pengadaan gordyn tsb menggunakan akun belanja Barang padahal nilai satuannya diatas nilai kapitalisasi (cth: Pengadaan Gordyn untuk Ruang Tamu Kepala Kantor dsb. Wassalam

Jawaban:

SPM KP dan SPM IB merupakan jenis belanja yang terjadi karena kondisi abnormal dimana terjadi kesalahan/kekurangsempurnaan dalam administrasi perpajakan dan jenis belanja ini tidak dapat disamakan dengan jenis belanja yang lain yang terjadi dalam kondisi normal. Apabila diberikan pagu maka seolah-olah menjustifikasi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak.

(1286) Kanwil DJPBN Prov. Kalsel Jl.DI Panjaitan No.24 Banjarmasin

Dari:
Roi Gusriansyah Batubara (Kanwil DJPBN Prov. Kalsel Jl.DI Panjaitan No.24 Banjarmasin)

Pertanyaan:

Saya mencoba instal aplikasi aklap di laptop dengan os windows 7 sebagai bahan pembelajaran Pada saat instal oracle 9.2, program tersebut ditolak oleh sistem windows 7, pada situs oracle disarankan menggunakan versi oracle 10g ke atas Saya sudah coba instal dengan oracle terbaru versi 11g dan parameter menyesuaikan dengan panduan aplikasi seperti pada versi 9.2, namun selalu gagal Saya harap, saya dapat dikirimkan panduan instalasi aplikasi aklap10 (termasuk cara instal oracle dan db aklap yang sesuai dengan windows 7) Terimakasih

Jawaban:

<p>Pada saat mau install aplikasi lakukan langkah sebagai berikut :

1. Click tombol kanan mouse pada file aplikasi

2. Pilih 'Run as Administrator

</p>

(1288) Realisasi Pendapatan

Dari:
yogi bekti (Jl.Nitimandala Renon)

Pertanyaan:

Sebagai pelaksanaan TUPOKSI Kanwil sebagai pembina penyusunan LKPP KPPN, kami melakukan analisis terhadapa LKPP KPPN, dalam analisis kami khususnya berkaitan dengan analisa intern, terdapat perbedaan yang disebabkan adanya akumulasi jurnal koreksi, yang menjadi pertanyaan kami apakah dalam format analisis yang telah ada , dalam komponennya diberi tambahan akumulasi jurnal koreksi ataukah tetap menjadi selisih dan dijelaskan dalam CALK. Matur Suksma

Jawaban:

 untuk analisis dapat ditambahkan kolom untuk mengakomodir akumulasi jurnal koreksi tersebut, namun perlu diberi penjelasan pada CALK sehingga dapat ditelusuri kepada dokumen sumbernya

16 November

(1294) permasalahan revisi dipa dan pengaruh terhadap LKPP

Dari:
EDI (KPPN Purwakarta)

Pertanyaan:

terdapat pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya mengenai revisi dipa yang masih saja menyebabkan pagu minus. terdapat satker mengajukan revisi dipa dan telah disetujui ganti akun sehubungan dengan tunjangan profesi guru yang semula akun 5212 menjadi akun 57211. sebenarnya telah terdapat realisasi di akun 5212.namun karena pagu dipanya telah dipindahkan ke akun 5721 menyebabkan sisa pagu jadi minus. pertanyaanya adalah bagaimana perlakukan terhadap hal tersebut 1.apakah yang dirubah revisi dipanya dengan ralat revisi, atau 2.realisasinya rubah ke akun 5721?. untuk alternatif 1 yang direvisi hanya sisa dana setelah revisi jadi bukan keseluruhan, namun satker keberatan karena didalam surat hanya menyebutkan smua transaksi blnj profesi menggunakan 5721 (sehingga terdapat perbedaan penafsiran), sedangkan untuk alternatif 2 permasalahan adalah ketika akun di SPM di rubah dari 5212 ke 5721 menyebabkan pada saat terjadi realisasi belum mempunyai pagu karena revisi pagu 5212 ke 5721 baru dibukukan setelah terjadi realisasi sehingga akan terjadi periode dimana terdapat realisasi tanpa pagu. mohon penjelasan lebih lanjut. 

Jawaban:

Seharusnya semua dikoreksi ke akun 5721 (akun yang benar). Semua jumlah yang salah yang ada dalam DIPA juga harus direvisi, dan SPM yang terlanjur terbit dibuatkan ralat pembebanan.

(1295) KPPN Purwakarta

Dari:
EDI (KPPN Purwakarta)

Pertanyaan:

selama ini menu validasi sangat membantu dalam melakukan verifikasi elektronik terhadap LKP maupun terhadap pencairan dana sehingga sangat menunjang terhadap kualitas LKPP. namun setelah dilakukan update aplikasi vera versi oktober. terdapat menu validasi menjadi eror (tidak dapat ditayangkan dan di cetak) sehingga tidak dapat dimanfaatkan, yaitu terkait pengecekan pengembalian belanja tanpa realisasi dan pengecekan realisasi belanja tanpa pagu.mohon untuk menjadi perhatian karena sebentar lagi akan dilakukan penyusunan LKPP tahunan sehingga kualitas LKPP untuk tahun ini meningkat.

Jawaban:

sebagai solusi sementara sambil menunggu penyempurnaan selanjutnya, silahkan gunakan versi sebelumnya untuk pencetakan sedangkan menu lain menggunakan versi terakhir.

(1297) pelaksanaan Pembukuan &Verifikasi LPJ Bendahara

Dari:
Seksi Verak KPPN Kuningan (Jl.Moch.Toha Kuningan)

Pertanyaan:

Yth. Team Helpdesk. Sesuai PER-47/PB/2009, apakah sudah dibuat Aplikasi untuk Tatacara penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ? Trima kasih.

Jawaban:

masih dalam proses ujicoba

18 November

(1298) penyajian kas lainnya di bendahara penerimaan

Dari:
edi (KPPN Purwakarta)

Pertanyaan:

sesuai surat dir APK nomr S-4280 tanggal 28 Juli 2009 mengatur tentang penyajian kas lainnya di bendahara pengeluaran dalam laporan keuangan.pertanyaannya adalah bagaimana penyajian kas lainnya di bendahara penerimaan?bagaimana jurnalnya?hal ini terkait adanya uang titipan yang terdapat di hampir semua satker kejari yang belum diakui sebagai penerimaan yang posisi di rekening penerimaan.ataupun uang jaminan lelang.apakah disajikan sebagai kas di bendahara penerimaan?sedangakan kas dibendahara penerimaan sudah jurnal kreditnya pendapatan yang ditangguhkan.sedangakn uang titipan ataupun uang jaminan tersebut tidak akan masuk sebagai pendapatan.

Jawaban:

Uang titipan pihak ketiga dan uang jaminan cukup diungkapkan secara memadai dalam CaLK, antara lain memuat:

- Dasar hukum adanya uang titipan/jaminan.

- Pihak ketiga yang melakukan titipan/jaminan.

- Jumlah uang titipan/jaminan.

- Batas waktu titipan/jaminan.

- Informasi terkait lainnya.

(1301) Mata Anggaran (AKUN)

Dari:
zamroni (UIN Malang)

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb. pembelian kabel untuk gedung perkuliahan akun apa yang harus digunakan

Jawaban:

Aset yang ditambahkan dalam Gedung dan Bangunan adalah jaringan listrik dapat yang terdiri-dari kabel, alat penghitung daya, sakelar, etc dan jaringan tersebut memenuhi nilai minimal kapitalisasi. Namun apabila hanya berupa penggantian atau penambahan komponen dari jaringan listrik dan nilainya di bawah nialai kapitalisasi maka merupakan persediaan yang termasuk dalam belanja barang.

19 November

(1305) Jadwal PPAKP

Dari:
Ismu Wijayanto (KPU Kab. Batang / Jl. RA. Kartini No. 12 Batang)

Pertanyaan:

Numpang tanya untuk jadwal pelaksanaan PPAKP wilayah Jawa Tengah kapan pelaksanaannya..., klo bisa kami minta untuk dapat dikirimkan lewat email ini. terima kasih sebelumnya.

Jawaban:

Untuk PPAKP tahun 2010 telah selesai dilaksanakan. Dan untuk pelaksanaan tahun 2011 bisa ditunggu pengumumannya di website www.perbendaharaan.go.id

(1308) KPU Kab. Batang / Jl. RA. Kartini No. 12 Batang

Dari:
Ismu Wijayanto (KPU Kab. Batang / Jl. RA. Kartini No. 12 Batang)

Pertanyaan:

Numpang tanya untuk jadwal pelaksanaan PPAKP wilayah Jawa Tengah kapan pelaksanaannya..., klo bisa kami minta untuk dapat dikirimkan lewat email ini. Terima kasih sebelumnya.  

Jawaban:

Untuk PPAKP tahun 2010 telah selesai dilaksanakan. Dan untuk pelaksanaan tahun 2011 bisa ditunggu pengumumannya di website www.perbendaharaan.go.id

22 November

(1314) KPPN Manado / Jl. Bethesda No. 8 Manado Prov.Sulut

Dari:
Budi Lesmana (KPPN Manado / Jl. Bethesda No. 8 Manado Prov.Sulut)

Pertanyaan:

Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan Pengeluaran KU. Sesuai makna aslinya Kas dalam Transito adalah kas yang masih transit, misalnya dari rekening A ditransfer ke rekening B. dana dari rekening sudah keluar tapi belum masuk ke rekening B. Jadi seharusnya jumlah kas dalam transito seharusnya akan hilang atau berkurang. Namun di neraca KPPN Manado jumlah Kas dalam Transito (minus) terus meningkat setiap bulannya. Kas dalam Transito baru hilang ketika awa tahun anggaran. Apakah ada mekanisme atau aturan agar nilai kas transito pada neraca tidak ada atau nihil ketika akhir periode laporan berakhir?

Jawaban:

mekanisme untuk penihilan saldo untuk kas dalam transito sudah diatur dalam posting rule sehingga akan secara otomatis di nihilkan pada awal tahun

(1316) SERTIFIKAT PPAKP

Dari:
MASKURNI,SE (BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR/JL.AP.PETTARANI NO 43 TLP 0411 441497)

Pertanyaan:

APAKAH SERTIFIKAT ATAS NAMA MASKURNI,SE,RISNAWATI,SE,DAN FITRIANI IDRI SUDAH DI KIRIM ATAU BELUM KE INSTANSI TERSEBUT DI ATAS.

Jawaban:

Sertifikat atas nama Fitriani dengan No. Sertifikat PPA.DIKLAT.VIII.2009.119, Maskurini dengan No. Sertifikat PPA.DIKLAT.VIII.2009.126 telah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X Kav 4.6 Kuningan Jakarta dengan surat pengantar No. SP-05/PPA.3/2010 dan telah diterima tanggal 19 Agustus 2010. Sedangkan Sertifikat atas nama Risnawati dengan No. PPA.DIKLAT.V.2009.372 sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X Kav. 4.6 Kuningan Jakarta dengan surat pengantar No. SP-33/PPA.3/2010 dan telah diterima oleh saudari Sri tanggal 18 Januari 2010.

23 November

(1317) SIMAKBMN 2010

Dari:
rahman (Makassar)

Pertanyaan:

SAYA PERNAH MENDAPATKAN APLIKASI SIMAK-BMN VERSI 2010. APAKAH APLIKASI TERSEBUT SUDAH BISA DIPERGUNAKAN, KARENA PADA SAAT KAMI MENERIMA APLIKAI TERSEBUT DISAMPAIKAN BAHWA AKAN ADA PEMBERITAHUAN UNTUK PENGGUNAAN APLIKASI TERSEBUT. MOHON INFORMASINYA, TERIMA KASIH.

Jawaban:

masih menunggu surat edaran dari DJKN

(1321) Sertifikat PPAKP Angkatan V tahun 2009 di Denpasar

Dari:
I Komang Gemini Sarasanjaya (Pengadilan Agama Karangasem)

Pertanyaan:

Kapan sertifikat PPAKP Angkatan V Tahun  2009 di Denpasar dikirim? kenapa hingga saat ini belum kami terima. Sedangkan untuk angkatan VII-nya sudah ada yang terima.   Terima kasih.

Jawaban:

Sertifikat atas nama I Komang Gemini Sarasanjaya dengan No. PPA.DIKLAT.V.2009.15 telah dikirimkan ke Ka. Badan Urusan Administrasi-Sekr MA Mahkamah Agung Jl. Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat dengan surat pengantar No. SP-35/PPA.3/2010 dan telah diterima oleh saudara Suparman tanggal 20 Januari 2010.

24 November

(1323) pemeliharaan sistem komputer

Dari:
hendry (veteran 18)

Pertanyaan:

untuk pemeliharaan yang terkait dengan komputerisasi masuk akun apa? antara lain: pemeliharaan perangkat lunak, pemeliharaan jaringan komputer, pemeliharaan alat pengolah data, pemeliharaan keamanan jaringan dan aplikasi. Makasih  

Jawaban:

Pemeliharaan yang tidak menambah kapasitas dan kinerja dari komputer atau dengan kata lain hanya mengembalikan ke kondisi semula masuk ke dalam kode akun 523199 (Belanja Pemeliharaan Lainnya). Namun apabila menambah kapasitas dan kinerja dari komputer aset tersebut maka dibebankan ke kode akun 536121 (Belanja Penambah Nilai Fisik Lainnya)

(1325) jakarta

Dari:
bayu (jakarta)

Pertanyaan:

apakah memang aplikasi Simak BMN tidak bisa dijalankan di OS windows seven?

Jawaban:

<p>Pada saat mau install aplikasi lakukan langkah sebagai berikut :

1. Click tombol kanan mouse pada file aplikasi

2. Pilih 'Run as Administrator

</p>

25 November

(1326) Jurnal Penyesuaian u/ Pelaporan Berbasis Akrual

Dari:
Ari Wijaya (Kementerian Agama Pusat)

Pertanyaan:

Terkait laporan keuangan berbasis "cash toward accrual", apakah Jurnal Penyesuaian untuk akhir tahun K/L juga melakukan penyesuaian terhadap nilai aset persediaan? Jenis Akun neraca & LRA apa saja yg harus disesuaikan?

Jawaban:

Sebelum pemerintah mampu melaksanakan basis akrual maka akan tetap menggunakan basis Cash Toward Accrual. Dengan basis ini maka Neraca akan menggunakan basis akrual sedangkan LRA menggunakan basis kas. Hal-hal yang perlu disesuaikan pada saat akhir tahun adalah persediaan, bagian lancar utang dan piutang, pos akrual (belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima), reklasfikasi piutang dari aset lancar ke aset lainnya, reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya.

(1327) Penjelasan Honorarium PANITIA SETEMPAT

Dari:
ari (Kementerian PU)

Pertanyaan:

Honorarium Panitia setempat pada pelaksanaan sosialisasi di daerah masuk dalam akun 521213 atau 521219 ? mohon disertai dasar nya terima kasih..

Jawaban:

Honorarium untuk panitia dibebankan ke dalam kode akun 521213, sedangkan uang harian peserta dapat menggunakan 521219.

(1328) Pemotongan penyaluran DBH

Dari:
Gigin (DPKD kab. Kotawaringin Barat)

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr. wb. saya mau menanyakan jika realisasi penyaluran DBH dr pusat tahun ini langsung dikompensasikan / dipotong dengan kelebihan salur tahun sebelumnya baik dari DBH sejenis atau beda jenis atas dasar kesepakatan antara pemda dan dirjen perimbangan keuangan, apakah menyalahi aturan azas bruto pendapatan? (sebagai informasi pada tahun sebelumnya semua penerimaan yang masuk ke kasda diakui sebagai realisasi DBH dan kelebihan salurnya tidak disajikan sebagai utang dalam neraca). Terima kasih.

Jawaban:

Berdasarkan PSAP 02 paragraf 25 menyatakan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Karena dalam SAP masih menganut asas bruto, maka DBH yang dicatat oleh pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan besaran DBH yang seharusnya. Oleh karena itu harus ada pengakuan utang kepada pemerintah pusat sebesar kelebihan bayar DBH tahun lalu, kemudian hutang tersebut lunas dengan potongan DBH tahun ini.

27 November

(1330) KKP

Dari:
lutfi (KKP)

Pertanyaan:

Terdapat pembelian induk ikan dan digunakan untuk operaional satker nilainya misal mencapai 10 jt(20 ekor). Apa dicatat di extrakontabel? atau di persediaan

Jawaban:

Berdasarkan, PSAP 05 Paragraf 6 Persediaan merupakan aset yang berwujud:
•    Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
•    Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
•    Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
•    Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kediatan pemerintah.
Karena induk ikan bisa dikategorikan bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi. Jadi bisa dikategorikan sebagai persediaan.

29 November

(1332) Kualitas Laporan Keuangan

Dari:
Ardiansyah (Kanwil DJPBN Prov.Kaltim)

Pertanyaan:

Apakah yang dimaksud laporan keuangan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material

Jawaban:

Mohon maaf pertanyaannya kurang begitu jelas, apakah yang ditanyakan masalah laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material atau yang dimaksud dengan definisi materialitas.

Jika yang ditanyakan adalah batasan atau definisi materialitas dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tidak diatur khusus. Namun pada teori akuntansi umum menyatakan bahwa kesalahan dapat dianggap material jika dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

(1333) Kanwil DJPBN Prov.Kaltim

Dari:
Ardiansyah (Kanwil DJPBN Prov.Kaltim)

Pertanyaan:

Apakah yang dimaksud laporan keuangan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material

Jawaban:

Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan.

(1334) Kanwil DJPBN Prov.Kaltim

Dari:
Ardiansyah (Kanwil DJPBN Prov.Kaltim)

Pertanyaan:

Apakah TIPS untuk memeriksa kebenaran LKPP (Laporan Kuangan Pemerintah Pusat)

Jawaban:

 tips nya adalah: 1. memastikan bahwa angka jumlah yang tercantum sudah benar, 2. rekonsiliasi internal dengan setiap seksi yang ada, 3. berpegang pada pedoman analisis yang telah ditetapkan dalam aturan

30 November

(1340) BAS

Dari:
Rara (padang)

Pertanyaan:

apa tujuan dilakukan perubahan bagan akun standar dan apa dampaknya bagi penyusunan DIPA?

Jawaban:

"Kode BAS dalam akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyelaraskan antara proses penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diperoleh:
1. konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan, akuntabel dan profesional;
2. menyederhanakan proses pencatatan sehingga proses penganggaran dan pelaporan menjadi lebih informatif;
BAS perlu dibakukan agar pada saat seluruh unit akuntansi dan unit pelaporan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran terjadi keseragaman sehingga tidak menyulitkan setiap unit-unit tersebut. Mengingat BAS digunakan dari mulai proses penganggaran dan pelaporan maka setiap ada update BAS maka proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran harus menyesuaikan.