Senin, 25 Maret 2013

2010 JULI


1 Juli

(956) Akun Pengembalian Penerimaan Belanja Pensiun TAYL

Dari:
Anthoni (KPPN Ternate)
Pertanyaan:
Kalo untuk pengembalian penerimaan belanja pensiun tahun anggaran yang lalu dibebankan ke akun berapa?, sebagai informasi penerimaan belanja pensiun tersebut dibukukan dengan akun 423912, terimakasih....
Jawaban:
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa pengembalian belanja tahun lalu diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain dengan menggunakan kode akun 423912 (Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu)

(957) Simak BMN_Persedia

Dari:
jusuf (BKKBN NTT)
Pertanyaan:
Met siang Admin Yth., Menyambung pertanyaan saya sebelumnya..., dalam simak bmn..ketika dikirim saldo awal tahun maupun transaksi tidak memisahkan antara Jalan&Jembatan, Jaringan dan Iringasi ,hal ini terakit dengan menu Rekonsiliasi BMN pada Sakpa maupun Sakpaw 2010 yang memisahkan antara data Jalan&Jembatan, Jaringan Dan Irigasi. Mohon  petunjuk, dan kalau bisa dikirim ke email ini. Thanks Admin
Jawaban:
akun Jalan, Irigasi dan Jaringan pada awalnya hanya satu akun (BAS 2008) kemudian pecah jadi tiga akun (BAS 2009) yaitu Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan. Secara otomatis SIMAK menyesuaikan kode barang terhadap BAS jadi tiga akun sementara untuk data yang sudah terlanjur  di SAK tetap masuk di satu akun. Untuk menyesuaikan jadi tiga akun sesuai dengan SIMAK maka SAK dapat menggunakan jurnal neraca untuk mengoreksi nilai per masing-masing akunnya.

(958) Pemcahan nilai SSBP/SSPB dari satu akun menjadi beberapa akun

Dari:
Anthoni (KPPN Ternate)
Pertanyaan:
Ada setoran menggunakan SSBP/SSPB semula dibukukan dengan satu akun, tetapi setelah diverifikasi ternyata seharusnya terdiri dari beberapa akun, bisa tidak kita melakukan pemecahan nilai SSBP?SSPB tersebut menjadi beberapa akun, sementara NTPN yang digunakan hanya satu NTPN?, ada tidak aturan (SE/Perdirjen perbendaharaan yang mengatur hal tersebut)?, terimakasih......
Jawaban:
Sampai sekarang di dalam aplikasi SAKPA satu setoran yang menggunakan kode akun yang sama dan hanya boleh menggunakan satu NTPN saja. Hal tersebut dimaksudkan sebagai validasi agar tidak ada setoran yang ganda dengan NTPN yang sama. Pemecahan seperti yang anda maksudkan tidak dapat dilakukan.

(959) Akun belanja honor moderator

Dari:
Muhammad Yusuf (Merdeka Timur)
Pertanyaan:
Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang akun belanja honor moderator apakah terletak pada akun 522115 Jasa Profesi ataukah pada akun 521213 Honor yang terkait dengan output lainnya atau 521219 belanja barang non operasional lainnya.  Perbedaan mengakibatkan di beberpa KPPN tidak bisa dicairkan. Mohon penjelasan secapatnya. Karena harus revisi DIPA
Jawaban:
Terkait dengan kegiatan sosialisasi/lokakarya maka pembebanan untuk honor pembicara dan moderator menggunakan 522115 (Belanja Jasa Profesi) karena pegawai yang bersangkutan dianggap memiliki keahlian khusus dan panitia penyelenggara membutuhkan jasanya untuk membantu kegiatan yang diselenggarkan oleh panitia tersebut. Sedangkan uang harian untuk panitia dan peserta dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).

(960) Merdeka Timur

Dari:
Muhammad Yusuf (Merdeka Timur)
Pertanyaan:
Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang akun belanja honor moderator apakah terletak pada akun 522115 Jasa Profesi ataukah pada akun 521213 Honor yang terkait dengan output lainnya atau 521219 belanja barang non operasional lainnya.   Perbedaan mengakibatkan di beberpa KPPN tidak bisa dicairkan. Mohon penjelasan secapatnya. Karena harus revisi DIPA  
Jawaban:
Belanja atas pembelian hard disk internal dan memory komputer yang dipasang pada yang sudah ada sebelumnya dibebankan ke dalam kode akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) dengan catatan kedua barang nilai per unitnya harus memenuhi nilai minimal kapitalisasi sebesar 300rb. Apabila tidak memenuhi nilai kapitalisasi dibebankan ke dalam kode akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)

2 Juli

(962) USER DAN PASSWORD AFS

Dari:
Deny (Banda Aceh)
Pertanyaan:
Sore ibu/bapak apa User name dan Password Aplikasi AFS,.... terimakasih!
Jawaban:
user name: 01 dan password-nya: tsa

3 Juli

(963) Aplikasi SABMN

Dari:
muhammad jasmin (ambon)
Pertanyaan:
Assalamualaikum Langsung saja ya, mau nanya apakah ada aplikasi SABMN versi linux? Saya  adalah pengguna linux sejak beberapa tahun yang lalu dan sangat enjoy dengan kekebalannya terhadap segala macam virus. Sejak ditugasi menangai SABMN, mau tidak mau saya kembali ke windows dan sudah beberapa kali dataku hilang yg disebabkan oleh virus.  Mohon pencerahannya. Terima kasih
Jawaban:
Coba copy manual dbbmn ke fasilitas linux nya

8 Juli

(969) Aplikasi Sappae110

Dari:
Galan Jaesa Perdana (Ditjen PUM)
Pertanyaan:
saya ada masalah pada aplikasi Sappae110, aplikasi tersebut tidak bisa buka buku besar walaupun sudah diupdate aplikasi tgl 26 Juni 2010. apakah memang aplikasinya yg belum bisa melakukan hal itu atau cara instal saya yg salah??????? mohon konfirmasi
Jawaban:
Gunakan update aplikasi SAPPAE1 versi 1.4 tanggal 20 Juli 2010.

9 Juli

(972) badan koordinasi penyuluhan dan kp prov. jambi

Dari:
dana p (badan koordinasi penyuluhan dan kp prov. jambi)
Pertanyaan:
jika sudah ada sistem atau aplikasi pembukuan dan pentujuk nya mohon kiranya  dapat di kikrim ke email saya. terima kasih atas bantuan nya dan mohon maaf
Jawaban:
Belum ada aplikasi pembukuan bendahara, yang ada baru aplikasi LPJ Bendahara yang masih dalam proses ujicoba

11 Juli

(973) Selisih pada Laporan persediaan

Dari:
Emus Mustahdi (MAN CIBALIUNG, Jl. Raya Sukajadi Barat Blok Situ Sadang, Cibaliung Kab. Pandeglang)
Pertanyaan:
Laporan Persediaan Pada Aplikasi Persediaan semester I TA 2010 Rp 1.047.000, pada neraca SIMAK Rp. 1.053.000.- Pada Neraca Sakpa Rp. 1.028.000.- mengapa hal ini terjadi, setelah kami telusuri semua transaksi di Aplikasi peersediaan tidak ada saldo minus, tetapi setelah dikirim ke Aplikas SIMAK, ada selisih demikian juga halnya setelah dikirim ke Sakpa ? Mohon solusi
Jawaban:
Tolong dilihat kembali, apakah data saldo awal persediaan di aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAKPA adalah sama. Kalau sama, Bapak tinggal kirim ulang untuk data semester 1 tahun 2010. Tetapi apabila data persedian saldo awal untuk masing-masing aplikasi tersebut berbeda, maka untuk tahun berjalan tidak akan sama.

12 Juli

(974) hasil laporan rekonsiliasi simak bmn ke sakpa

Dari:
Miranto Suwandi (KBRI Windhoek)
Pertanyaan:
adakah link untuk melihat contoh hasil rekonsiliasi simak bm  ke sakpa? terimakasih
Jawaban:
<p>Dari SIMAK BMN ada pengiriman data ke UAKPA baik saldo awal atau tahun berjalan. Dan di aplikasi SAKPA ada penerimaan saldo awal dan tahun berjalan dari UAKPB. Untuk rekonsiliasi internal bisa dilihat menu Rekonsiliasi BMN di aplikasi SAKPA. Baik untuk rekon saldo awal, data tahun berjalan maupun SPM tahun berjalan.
</p>

14 Juli

(977) Menu Gaji Susulan Manual

Dari:
SUGENG PRAYITNO (Kanmenag Kab. Cilacap, Jl. Perwira 14A Cilacap)
Pertanyaan:
Tepatnya ini studi kasus untuk bahan pertimbangan, pada petunjuk revisi GPP 24 Juni 2010 ada wacana bahwa menu gaji susulan manual akan dihilangkan, saya menjumpai kasus gaji susulan CPNS selama tiga bulan sebut saja Bulan April s/d Juni 2010 dimana CPNS tersebut telah memiliki masa kerja dan terhitung bulan Mei 2010 ybs mendapatkan KGB, apakah kasus ini bisa dihitung dengan menu Gaji Susulan Otomatis jika wacana tersebut benar dilaksanakan ? Terima Kasih
Jawaban:
Akan dibuatkan menu untuk memperbarui proses gaji susulan yang bisa bertingkat. Saat ini masih dalam rangka proses pengkajian

(982) Sertifikat PPAKP

Dari:
Abdul Rahim (Distannak Kab. Tapanuli Tengah)
Pertanyaan:
Pengumuman Hasil Diklat PPAKP Angkatan ke IV Medan tahun 2009 telah keluar. Sertifikatnya apakah sudah keluar?
Jawaban:
Sertifikat saudara No.PPA.DIKLAT.IV.2009.326 sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Ps. Minggu Jakarta dan sudah diterima oleh Bapak Agus tanggal 20/1/2010. Untuk Informasi selanjutnya Sudara dapat menayakan keberadaan Sertifikat ke alamat tersebut di atas, terima kasih.








(983) Sertifikat PPAKPA Medan tahun 2009

Dari:
Abdul Rahim (Distannak Kab. Tapanuli Tengah)
Pertanyaan:
Saya peserta Diklat PPAKP Angkata IV Medan Tahun 2009 dan pengumuman hasil telah keluar. Namun hingga saat ini saya belum mengetahui kapan dan dimana mendapatkan Sertifikat Diklat PPAKP Angkatan IV Medan tahun 2009 dimaksud. Mohon bantuannya
Jawaban:
Sertifikat saudara No.PPA.DIKLAT.IV.2009.326 sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Ps. Minggu Jakarta dan sudah diterima oleh Bapak Agus tanggal 20/1/2010. Untuk Informasi selanjutnya Sudara dapat menayakan keberadaan Sertifikat ke alamat tersebut di atas, terima kasih.

17 Juli

(984) SPM

Dari:
agus yulianto (MTs Negeri Ponorogo)
Pertanyaan:
SPM versi sekarang tu ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh Petugas KPPN, yaitu masalah tanda kurung di isian Bendaharawan  pada No.Rek. kalo dicetak ada tanda kurungnya, tp pada waktu input tidak nampak tapi kalo dicetak nampak, tolong untuk mendapatkan penyelesaiannya.
Jawaban:
Tanda kurung "()" itu berarti Nama Rekening tidak terisi. Jadi apabila nama rekening terisi akan tercetak "(nama rekening)"

19 Juli

(985) penyusunan lap bmn

Dari:
Marwan (UI)
Pertanyaan:
pada SIMAK BMN 2010 telah ada fill CRBMN, apakah dalam Lap. semesteran petugas simak tidak perlu lagi membuat CALK SIMAK BMN secara manual?
Jawaban:
File CRBMN hanya digunakan untuk membantu petugas SIMAK BMN dalam mengolah data dalam bentuk Excel. Petugas SIMAKBMN wajib membuat CaLBMN yang isinya berupa penjelasan dari laporan SIMAK BMN

(986) Aplikasi BMN & Aplikasi Persediaan terbaru

Dari:
DARMANTO, SH (Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan)
Pertanyaan:
Ass. Wr. Wb... Selamat Siang.. Saya mohon bantuan Tata Cara Mendownload Aplikasi BMN & Aplikasi Persediaan terbaru, atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih..
Jawaban:
Update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan silahkan diunduh melalui www.perbendaharaan.go.id

(987) penggunaan anggaran

Dari:
eci (Jl. perintis kemerdekaan, km 13,7 Makassar)
Pertanyaan:
yth. kantor perbendaharaan negara 1. apakah ada aturan yang mengatur bahwa belanja daya dan jasa dalam hal ini penggunaan listrik/air oleh pejabat yang menempati rumah dinas tidak menjadi tanggungan negara atau dibayar oleh pribadi masing2? kalo ada mohon aturannya 2. Jika ada perjalanan dinas dalam kota, apakah tidak bisa dibayarkan menggunakan istilah uang harian dalam arti masuk kategori perjalanan dinas dalam negeri (5241) dengan bayaran 60% dari satuan biasa.karena ketika kami ke KPPN di makassar, SPJnya ditolak. jawaban dari mereka hanya boleh dibayarkan menggunakan bantuan transpor saja.....mohon penjelasannya 3. apa suadh ada peraturan yang mengatur PPH  21 dibayarkan 5% saja asalkan dilampiri dengan NPWP.... mohon aturannya kalo ada trima kasih..mohon penjelasannya
Jawaban:
"Berdasarkan PP 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dijelaskan bahwa Penghuni Rumah Negara wajib :
a. membayar sewa rumah;
b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.
Pengeluaran untuk Listrik, telp & air untuk rumah dinas, selama rumah dinas dimaksud tidak ada yg menempati, maka bisa dialokasikan dlm anggaran. Dalam hal ada pegawai yg menempati, maka hal tersebut menjadi tanggungan pegawai ybs."
Pembayaran perjalanan dinas dalam negeri, upah harian, dan uang transpor harus dibedakan. Perjalanan dinas dalam negeri menggunakan kode akun 5241XX, sedangkan pengeluaran untuk upah harian dan uang transpor dapat menggunakan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sesuai dengan PMK Nomor  45/PMK.02/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bahwa perjalanan dapat dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam negeri apabila melakukan perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang. Apabila jaraknya kurang dari 5km dari batas kota dibayarkan menggunakan transpor lokal.





(990) mohon penjelesan

Dari:
ari (polda sulsel)
Pertanyaan:
Assalamu alaikum Wr. Wb. Yth. Bapak / Ibu, kami mohon petunjuk dan penjelasan, bahwa kami CPNS Polri TMT 1 Oktober 2008 dari Polda Sulsel dan sudah menjadi PNS TMT 1 Juni 2010, sebelumnya kami mohon maaf atas pertanyaan ini, kami ingin menanyakan bahwa sampai sekarang kami belum menerima rapelan gaji CNPS yang TMT 1 Oktober 2008, sementara dari Polda-Polda lain yang seangkatan kami sudah menerima sejak bulan Juni 2010, Mohon penjelesannya, mengapa kami belum dibayarkan oleh KPPN Makassar, terimakasih, Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Jawaban:
Jika SPM Kekurangan Gaji/Rapelan sudah disampaikan ke KPPN dan syarat2 lainnya sudah lengkap seharusnya tidak butuh waktu lama dapat diterbitkan SP2D Kekurangan gaji tersebut. Namun apabila SPM-nya saja belum disampaikan ke KPPN, maka tidak bisa ada pencairan uangnya. Jadi ada kemungkinan uang tersebut belum cair karena SPM-nya belum diajukan ke KPPN oleh kantor Saudara (polda Sulsel). Mohon dicek ke bendahara kantor saudara apakah SPM-nya sudah diajukan ke KPPN. Jika misal SPM-nya sudah diajukan, minta tolong tanyakan nomor SPM-nya. Jika sudah didapat nomor SPM-nya bisa menghubungi KPPN tempat bayar kantor anda dan mengecek status SPM tersebut apakah sudah jadi SP2D atau belum. Terima kasih.

(991) SAKPA

Dari:
amri (KBRI ABUAJ)
Pertanyaan:
Selamat  Sore pak/ibu: ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan : 1. Kenapa masih muncul peralatan dan mesin yang belum di sesuaikan, padahal sudah di posting dan sudah benar SPMnya...bagaimana cara penyelesaiannya?itu muncul di neraca bulanan..tetapi tidak muncul di neraca semesteran.   2. dari mana nilai estimasi pendapatan kita masukkan ke dalam estimasi pendapatan?apakha dari nilai SSBP/SSBC, atau berdasarkan estimasi kita saja   3. mengenai Jurnal balik...Apakah pada pembuatan jurnal balik di Jurnal Neraca...langsung kita negatif kan atau bagaimana?   terimakasih atas jawabannya  
Jawaban:
<p>1. Peralatan dan mesin sebelum disesuaikan muncul pada neraca karena ADK dari SIMAK-BMN yang memuat peralatan dan mesin definitifnya pada bulan tertentu belum dikirim ke SAK, atau tanggal/bulan SP2D atas belanja tersebut yang diinput pada SAK dan pada SIMAK-BMN berbeda.
2. Estimasi pendapatan diinput dalam SAK berdasarkan DIPA (Lampiran DIPA).
3. Jurnal balik dilakukan dengan menginput akun-akun terkait melalui jurnal set dengan memberi tanda negatif.

</p>

21 Juli

(996) data kontrak spm

Dari:
budiman said (dishut sulawesi barat)
Pertanyaan:
pada data kontrak, resume kontrak tidak mau tercetak. kami sudah mengupdate database spm tertanggal 16 juli 2010. mohon petunjuk. terima kasih
Jawaban:
Tidak dapat tercetaknya seperti apa. Apa pengisian NIP-nya sudah benar. Atau coba kirim backup db-nya ke email aplikasispm@gmail.com untuk kami coba periksa permasalahannya.

22 Juli

(997) LPJ Bendahara

Dari:
budiman (KPPN)
Pertanyaan:
Slmt pagi....! Klo LPJ Bendahara itu yg berwenang mengoreksi di seksi mana ya...seksi pencairan dana ato seksi vera KPPN? Ada nggak sanksinya bagi satker yang tdk menyampaikan LPJ Bedahara..? Trus kalau ada ketidakwajaran pada LPJ Bendahara apa tindak lanjut kita...?
Jawaban:
Sesuai dengan SOP terbaru yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan, verifikasi LPJ Bendahara dilakukan oleh seksi verifikasi dan akuntansi di KPPN. Sanksi bagi Satker yang tidak melaksanakan LPJ Bendahara adalah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 73/PMK.05/2008 pada Bab V Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Dalam hal Bendahara belum menyampaikan LPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan." Dalam hal terdapat ketidakwajaran pada LPJ Bendahara sebagaimana verifikasi yang diatur dalam lampiran VIII PER-47/PB/2009, KPPN mengembalikan LPJ Bendahara untuk diperbaiki apabila ditemukan kesalahan dan atau menyampaikan surat teguran dalam hal ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak oleh bendahara.

(998) syarat / kriteria Bendahara Untuk Dana APBN

Dari:
disdukcapil kab.Jepara (Jepara)
Pertanyaan:
mohon syarat - syarat untuyk menjadi bendahara yang melaksanakan pengelolaan dana dari APBN
Jawaban:
syarat-syarat untuk menjadi bendahara yang melaksanakan pengelolaan Dana dari APBN adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

(999) SIPKD

Dari:
SUBCHAN HAYATUDDIN (JL YOS SUDARSO KOTA TERNATE)
Pertanyaan:
DANA I MILYAR UNTUK SIPKD  20 %, BISA DIPAKAI UNTUK BIAYA SOSIALISI DAN BIMTEK SIPKD DIDAERAH NGGAK
Jawaban:
Sepanjang dana tersebut disediakan dalam DIPA dan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dimiliki satuan kerja yang bersangkutan maka dapat dilaksanakan. Apabila dalam POK  tidak ada, namun kegiatan tersebut masih dalam Kegiatan dan Subkegiatan yang sama maka cukup dilakukan revisi oleh satuan kerja yang bersangkutan.

(1000) PPAKP

Dari:
nanang subekti (Jl. Untung Suropati 48 Ngawi)
Pertanyaan:
Mohon maaf sebelumnya jika salah alamat untuk bertanya. Saya nanang subekti, staf organik KPU Kabupaten Ngawi pernah mengikuti diklat PPAKP Semarang angkatan 10 tahun 2009. Mohon informasi kapan piagam kelulusan diklat PPAKP diberikan ke peserta diklat? Terima Kasih.
Jawaban:
Serttikat saudara nomor PPA.DIKLAT.X.2009.531 sudah di sampaikan ke Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta dan sudah diterima oleh Bapak Apit Bagian TU tanggal 3/8/2010, untuk informasi selanjutnya Saudara dapat menayakan keberadaan sertifikat ke alamat tersebut di atas, terima kasih.




(1001) jln 28 oktober siantan hulu pontianak

Dari:
sarwoto (jln 28 oktober siantan hulu pontianak)
Pertanyaan:
Mas kalau akun untuk pembayaran honor outsorcing berapa ya yang tepat? 
Jawaban:
Sebelumnya mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan honor OutsourcingHonor untuk pegawai yang outsorcing merupakan bagian dari pengeluaran dalam suatu kegiatan dan tidak dipisahkan untuk belanja khusus honor sehingga dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)

25 Juli

(1003) LKPP

Dari:
edy sukaryo (uny)
Pertanyaan:
laporan tw II dibuat atau cukup laporan semester I? trim
Jawaban:
Sesuai dengan angka II huruf C pada Lampiran III Perdirjen Nomor PER-36/PB/2009 tentang Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan bahwa Cara Pengiriman LKPP  dan Soft Copy,  Kuasa BUN Pusat, Kanwil, Kuasa BUN KPPN dan  BABUN sebagai berikut:
- LKPP Semesteran cukup mengirimkan LKPP Semester saja (LKPP Bulan Juni & Desember, Triwulan II dan IV tidak dikirim).

26 Juli

(1005) psbrw "efata" kupang

Dari:
psbrw efata (psbrw "efata" kupang)
Pertanyaan:
berapa map/mak yang digunakan untuk setoran denda atas keterlambatan perencanaan pembangunan gedung.
Jawaban:
Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS maka untuk mencatat Pendapatan denda atas keterlambatan perencanaan pembangunan gedung dimasukan ke dalam kode akun 423752 (Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah)

(1006) jl Mayjend sungkono 42 madiun

Dari:
agus (jl Mayjend sungkono 42 madiun)
Pertanyaan:
apakah untuk aplikasi simakbmn dan aplikasi persediaan untuk kode UB (urusan bersama sudah ada) trima kasih
Jawaban:
Sudah ada versi Juni 2010, bisa diunduh melalui www.perbendahraan.go.id

(1009) jl Mayjend sungkono 42 madiun

Dari:
agus (jl Mayjend sungkono 42 madiun)
Pertanyaan:
mohon informasi bapak/ibu, apakah untuk aplikasi SIMAKBMN dan Aplikasi PERSEDIAAN untuk kegiatan URUSAN BERSAMA (UB) sudah ada permasalahanya di aplikasi Simak dan Persediaan yg kami punya masih menggunakan TP sedangkankan di aplikasi SAKPA sudah menggunakan UB jadi tidak konek dengan SAKPA, trima kasih
Jawaban:
Sudah ada versi Juni 2010, bisa diunduh melalui www.perbendahraan.go.id

(1010) Kemenag Kota Tangerang/Jl. A. Yani No. 08 Tangerang

Dari:
Daryono (Kemenag Kota Tangerang/Jl. A. Yani No. 08 Tangerang)
Pertanyaan:
Terima kasih sebelumnya, pada setiap tahun kami menerima dana BPIH yang penggunaannya untuk Pembuatan paspor, bimbingan manasik dan lain-lain yang berkaitan dengan jamaah haji. Untuk penatausahaan keuangan apakah dana tersebut harus kami catat dalam pembukuan, di dalam buku apa saja kami harus mencatatnya
Jawaban:
Semua penerimaan negara harus dicatat dan dibukukan oleh bendahara dengan disertai bukti-buktinya. Bagi bendahara penerimaan, penerimaan dicatat pada Buku kas Umum (BKU) dan buku pembantu terkait sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perdirjen No. PER-47/PB/2009.

27 Juli

(1011) Pengembalian belanja pegawai

Dari:
Tri Widodo (KPPN Makassar 2)
Pertanyaan:
Terjadi kontradiksi antara Perdirjen 47/PB/2009 ttg Petunjuk LPJ Bendahara , mengenai pengembalian belanja SPM LS Bendahara disebutkan pada Lampiran I butir C 1 pengembalian belanja disetor sebesar nilai Netto padahal pada tatacara penyetoran SSPB harus dirinci per akun 511111, 511119, 511121, 511122 dll dalam jumlah bruto padahal akun tsb telah dipotong pfk 10 % sehingga berdampak pada LAK akun tsb tidak bulat lagi  bagaimana kita menjelaskan ke bendahara bila mau setor 
Jawaban:
Bendahara menerima pembayaran Belanja Pegawai setelah dipotongpemotongan (netto) sehingga pengembalian/penyetoran dilakukan sebesar yang diterima (netto). Mengenai perlakuan akuntansinya, hal itu merupakan kewenangan Direktorat APK

(1012) BKN

Dari:
sri fitriati (BKN)
Pertanyaan:
Selamat siang pak Apakah sudah ada aplikasi pembukuan bendahara pengeluaran ? kalau sudah ada dimana saya bisa mendapatkannya ? Trimakasih.
Jawaban:
Belum ada aplikasi pembukuan bendahara, yang ada baru aplikasi LPJ Bendahara yang masih dalam proses ujicoba

(1013) Simak-BMN

Dari:
muhammad nurhidayat (politeknik pertanian negeri pangkep)
Pertanyaan:
Ass.Wr.Wb, kenapa waktu pengiriman dari simak-bmn ke sakpa, terjadi pembulatan dari blj modal Rp 100.252.950,- menjadi Rp 100.253.000,-(terjadi pembulatan thdp nilai (Rp 50) ).sehingga dineraca SAK terjadi minus Rp 50,-. mohon penjelasannya
Jawaban:
<p>Berarti databasenya menggunakan database lama. Tolong di update database BMNKPB.

</p>

(1015) peraturan DJPB pengganti Per-66/PB/2005

Dari:
aqliana chaeriyyah (stan)
Pertanyaan:
saya dengar Per-66?PB/2005 sudah diganti. diganti dengan peraturan nomor berapa ya? bisakah didownload? terima kasih. ditunggu segera infonya....
Jawaban:
Kegagalan backup di sebagian OS Windows Vista dan Windows 7 dikarenakan gagal pada waktu proses kompres file backup (rar32). Untuk mengatasi masalah tersebut silahkan di update aplikasinya dengan update minimal versi maret 2010 (di web perbendaharaan sudah ada update versi juli 2010) kemudian lakukan backup dari menu utility --> backup alternatif

28 Juli

(1017) Akun Pengadaan Anti Virus

Dari:
Andri (BPS)
Pertanyaan:
Yth. Tim APK Tahun 2010 membeli antivirus dengan harga per unit dibawah 300rb dengan akun 52. Pada saat pengajuan pencairan ke KPPN ditolak dengan alasan pengadaan software masuk kode belanja Modal (di spmnya memang tidak tertulis harga per unit) Kami pun sudah bersurat ke Dit. APK (namun tidak membahas harga per unitnya) dan jawaban APK secara lisan (karena surat resmi belum dibalas) masuk ke belanja modal sesuai dengan arahan KPPN. Mohon penjelasan resmi sebagai dasar kami ke KPPN, bagaimana perlakuan pengadaan antivirus yang harga per unitnya dibawah 300 rb.   Terima kasih dan kami tunggu balasan surat resmi kami
Jawaban:
Anti virus pada dasarnya juga merupakan software. Penggunaan anti virus memang dibatasi lisensi waktu penggunaan, namun apabila batas lisensi telah berakhir maka program anti virus tersebut masih bisa digunakan walaupun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pembelian antivirus pada umumnya dimaksudkan untuk digunakan selama beberapa tahun sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Lainnya.  Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengeluaran untuk pengadaan anti virus yang ada di Satker Sekretaris Utama BPS hendaknya menggunakan kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya). Sedangkan belanja untuk memperpanjang lisensi anti virus dimaksud diperlakukan sebagai pengeluaran yang tidak dikapitalisasi sehingga dapat dibebankan ke kode akun 523119 (Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya). Untuk Aset Tak Berwujud sampai saat ini tidak ada  batasan nilai kapitalisasinya.

(1018) BPS

Dari:
Andri (BPS)
Pertanyaan:
Yth. Tim APK Tahun 2010 membeli antivirus dengan harga per unit dibawah 300rb dengan akun 52. Pada saat pengajuan pencairan ke KPPN ditolak dengan alasan pengadaan software masuk kode belanja Modal (di spmnya memang tidak tertulis harga per unit) Kami pun sudah bersurat ke Dit. APK (namun tidak membahas harga per unitnya) dan jawaban APK secara lisan (karena surat resmi belum dibalas) masuk ke belanja modal sesuai dengan arahan KPPN. Mohon penjelasan resmi sebagai dasar kami ke KPPN, bagaimana perlakuan pengadaan antivirus yang harga per unitnya dibawah 300 rb.   Terima kasih dan kami tunggu balasan surat resmi kami
Jawaban:
Anti virus pada dasarnya juga merupakan software. Penggunaan anti virus memang dibatasi lisensi waktu penggunaan, namun apabila batas lisensi telah berakhir maka program anti virus tersebut masih bisa digunakan walaupun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pembelian antivirus pada umumnya dimaksudkan untuk digunakan selama beberapa tahun sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Lainnya. Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengeluaran untuk pengadaan anti virus yang ada di Satker Sekretaris Utama BPS hendaknya menggunakan kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya). Sedangkan belanja untuk memperpanjang lisensi anti virus dimaksud diperlakukan sebagai pengeluaran yang tidak dikapitalisasi sehingga dapat dibebankan ke kode akun 523119 (Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya). Untuk Aset Tak Berwujud sampai saat ini tidak ada batasan nilai kapitalisasinya.

29 Juli

(1020) peraturan

Dari:
john souhoka (Itjen Kemdiknas)
Pertanyaan:
tolong kirimkan saya peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-47/PB/2009. terima kasih.
Jawaban:
Sudah terkirim

(1022) Penggunaan Akun BBM untuk Genset

Dari:
Andri (BPS)
Pertanyaan:
Yth. Tim APK Dalam SBU, untuk pemeliharaan kendaraan biayanya termasuk untuk BBM dan perpanjangan STNK. bagaimana dengan pemeliharaan sarana kantor misal Genset ? jika menggunakan SBU pemeliharaan genset, tidak akan mencukupi bagi satker yang listriknya sering mati (terutama daerah timur). Saya sudah bertanya ke teman di DJA dan ada info dari KPPN Papua dengan pendapat yang berbeda. DJA berpendapat di akun pemeliharaan peralatan dan mesin. sementara KPPN Papua menyarankan akun belanja ops lainnya. Mohon pencerahannya pak. Terima kasih  
Jawaban:
Kode akun untuk pemeliharaan genset seharusnya dibebankan ke dalam kode akun Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) agar sesuai dengan maksud dan peruntukannya karena pembebanannya sudah jelas untuk memelihara peralatan dan mesin di kantor.

(1023) Akun 423917

Dari:
Anthoni (KPPN Ternate)
Pertanyaan:
Pada KPPN Ternate ada penerimaan akun 423917 (Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu), yang menjadi pertanyaan saya penerimaan akun tersebut masuk Bagian Anggaran berapa?, Unit eselon I berapa? dan Kode Satker berapa?, terimakasih.......
Jawaban:
Menurut Lampiran II Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tentang perubahan kode eselon I pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), bahwa Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah menggunakan kode BA 999.05, oleh karena itu transaksi-transaksi baik Belanja maupun Pendapatan menggunaan kode dimaksud. Sedangkan kode satker menggunakan kode masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.

31 Juli

(1025) ketentuan isi dalam brangkas

Dari:
Mulyadi (Pemda/Aceh utara)
Pertanyaan:
apakah ada ketentuan ketentuan pengisian uang dalam brangkas, berapa batasannya ...?
Jawaban:
Secara tegas tidak ada aturan yang mengatur berapa maksimal uang yang bisa disimpan oleh Bendahara, hanya kebiasaan saja sebesar Rp 10 juta. Saat ini, kami sedang menyusun aturan terkait dengan hal itu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar