2010 FEBRUARI

1 Februari

(581) Aplikasi SAKPA 2010

Dari:
psbrw (PSBRW "Efata" Kupang)

Pertanyaan:

apakah sudah ada aplikasi SAKPA 2010 sudah ada? apakah aplikasi SAKPA 2009 harus tutup tahun dan pengambilan saldo awal? di Neraca 2009 pada jurnal neraca ada pendapatan yang ditangguhkan sebesar 500 rb yang telah disetor pada bulan Januari 2010. bagaimana cara menghilangkan data pendapatan yang ditangguhkan tersebut pada neraca? trima kasih.

Jawaban:

Sudah. Silahkan diunduh pada di www.perbendaharaan.go.id. Update aplikasi SAKPA10 dengan minimal  versi 1.3a tanggal 20 April 2010 (ada di www.perbendaharaan.go.id). Update aplikasi SAKPA terbaru versi 1.4 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah di website.

2 Februari

(584) Polres Kota Banjar

Dari:
Agus Hidayat (Polres Kota Banjar)

Pertanyaan:

• Mohon maaf kami dari Satker Polres Kota Banjar mengajukan pembayaran Rapel Beras Anggota dari Bulan JAnuari 2009 s/d Januari 2010 dengan pagu sebesar Rp. 108.473.742,-. namun Pihak KPPN Tasikmalaya belum dapat membayarkan sebelum merevisi Lampiran IV DIPA Polres Kota Banjar TA. 2010. yang kami tanyakan bagaimana tata cara Revisi Lampiran IV DIPA Polres Kota Banjar TA. 2010 tersebut.. terimakasih

Jawaban:

1.Tata cara revisi Halaman IV DIPA Satker Polres Kota Banjar dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyampaikan usulan revisi yang telah ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan tembusan kepada KPPN Pembayar.

2.Tata Cara Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2010 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

3 Februari

(585) jember

Dari:
RATIH (jember)

Pertanyaan:

Mohon penjelasan tentang referensi baru yang ada di aplikasi GPP2010. Disitu tertulis validasi baru untuk proses gaji dalam rangka pemberian tunj. umum bagi pegawai yang m,endapatkan tunj. kompensasi kerja ( tunj. Fungsional lainnya ). Merajuk kpd surat Dirjen Perbendaharaan No. S-6053/PB/2006 ttg penjelasan atas peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-26/PB/2006, yang kemudian disusul dengan surat Dirjen Perbendaharaan No. S-7283/OV/2008 ttg  Pembayaran Tunj. Umum bagi PNS penerima Tunj. Kompensasi Kerja/Bahaya.

Jawaban:

sudah terjawab

4 Februari

(587) Jakarta Selatan

Dari:
Pardi (Jakarta Selatan)

Pertanyaan:

SMPKP atas nama PT. Indo Prakarsa Jaya sudah terbit per tanggal 15 Desember 2009. Namun sampai saat ini dana masih blm masuk ke rekening perusahaan.. Apakah kamu dapat meminta penjelasan mengenai status SPMKP tersebut kepada pihak KPPN karena kami sudah tanyakan ke Kantor Pajak, dan diinformasikan bahwa tugas Kantor Pajak sudah selesai...Kami sangat bingung, karena waktunya sdh lama sekali tapi kami tidak mendapatkan suatu kepastian kapan dana akan masuk rekening perusahaan. Terima Kasih

Jawaban:

Hal tersebut merupakan kewenangan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menjawabnya

(588) belanja modal?

Dari:
ika (kantor pajak)

Pertanyaan:

bagaimana jika dilakukan pembelian gorden atau karpet sebagai alat rumah tangga(masuk ke belanja barang),lalu karena memenuhi nilai kapitalisasi maka barang tersebut diinventaris,apakah bisa? saya sendiri masih bingung, yg dimaksud memenuhi nilai kapitalisasi itu,apakah untuk sekali pembelian diatas Rp.300rb atau untuk per item harganya diatas Rp.300rb? mohon pencerahannya, jika memungkinkan, saya juga ingin tau dasar hukumnya..terima kasih sebelumnya  

Jawaban:

Sesuai dengan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi BMN yang menggantikan PMK No.97/PMK.06/2010 Gorden atau karpet masuk ke dalam kelompok peralatan dan mesin, dan dialokasikan pengeluarannya dengan menggunakan kode akun 53xxxx. Namun demikian jika harganya di bawah 300 ribu, dialokasikan dari Belanja Barang Keperluan Sehari-hari perkantoran.

Suatu pengeluaran dialokasikan dari belanja modal dan dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria:

a.     Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan/atau volume aset yang telah dimiliki.

b.    Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitaliasi aset tetap.

Batasan minimal pengeluaran yang dapat dikapitaliasasi adalah untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,- dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp.10.000.000,-. Nilai ini adalah untuk belanja per satuan/item barang.

c.     Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain di luar entitas pemerintah pusat.

Ketentuan tentang kapitaliasi dapat dilihat lebih jauh pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah huruf C.2 Belanja Modal dan Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.07/2007 tentang Akuntansi dan Penatausahaan BMN.

</p>

(591) Mau Ikut PPAKP

Dari:
Syachrul Nurdin (Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Jl. Pertanian No. 1 Kendari 0811400373)

Pertanyaan:

Dengan Homat, Bersama ini kami ingin tanyakan tentang cara pegusulan calon peserta PPAKP yang baru, karena bidang Pengelolaan Lahan dan Air d Instansi Kami (Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra) baru terbentuk tahun kemarin (2009) jadi sebagian pengelolaan dana APBD dan APBN terbilang baru, baik dalam pelaporan maupun bendahara. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. By. Arul

Jawaban:

Bagi instansi yang berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Setjen K/L masing-masing (dalam hal ini Setjen Departemen Pertanian) untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi utomo No.6, Jakarta.

(592) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Jl. Pertanian No. 1 Kendari 0811400373

Dari:
Syachrul Nurdin (Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Jl. Pertanian No. 1 Kendari 0811400373)

Pertanyaan:

Dengan Homat, Bersama ini kami ingin tanyakan tentang cara pegusulan calon peserta PPAKP yang baru, karena bidang Pengelolaan Lahan dan Air d Instansi Kami (Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra) baru terbentuk tahun kemarin (2009) jadi sebagian pengelolaan dana APBD dan APBN terbilang baru, baik dalam pelaporan maupun bendahara. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. By. Arul

Jawaban:

Bagi instansi yang berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Setjen K/L masing-masing (dalam hal ini Setjen Departemen Pertanian) untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi utomo No.6, Jakarta.

5 Februari

(593) dep. agama / kab. tojo unauna, sulteng

Dari:
fitry (dep. agama / kab. tojo unauna, sulteng)

Pertanyaan:

berhubung saya bendahara baru, saya pengen tahu dimana saya bisa mendapatkan daftar kode akun beserta penjelasannya. Trima Kasih sebelumnya...

Jawaban:

Kode akun diatur dalam:

a.     Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, dan disempurnakan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor  Per 08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar

b.    Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan PMK 91/PMK.05/2007.

Peraturan ini dapat didownload di website Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada <a href="../">www.perbendaharaan.go.id</a> atau dapat menghubungi KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdekat dengan lokasi instansi Saudara.

</p>

7 Februari

(594) Pencatatan Hibah

Dari:
Wiratmoko (Inspektorat jenderal Depdagri, jalan merdeka Timur)

Pertanyaan:

Bagaimana pencatatan hibah dalam bentuk uang yang diterima oleh departemen dari pemerintah daerah,  di dalam laporan realisasi anggaran serta   neraca apabila terhadap hibah tersebut dibelanjakan untuk aset tetap . (mohon aturan yang mengatur dimana)  trims

Jawaban:

Departemen Dalam Negeri sebagai satuan kerja pada saat menerima hibah berupa uang melaporkan dan meminta nomor register hibah yang diterima kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) secara berjenjang.

Selanjutnya Kementerian Keuangan (DJPU) akan melakukan verifikasi sebelum menerbitkan nomor register hibahnya.

Sampai saat ini peraturan pelaksanaan untuk pengesahan DIPA atas penerimaan hibah memang belum terbit, sehingga atas penerimaan hibah berupa uang tersebut cukup dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya. Apabila tersebut dibelikan Aset Tetap, maka AT tersebut diinput ke dalam SIMAK-BMN melalui menu perolehan lainnya yang syah dan pengungkapan yang memadai pada CR-CMN dan CALK.

Untuk ke depannya apabila peraturan pelaksanaan untuk pengesahan DIPA atas penerimaan hibah telah terbit, setelah mendapatkan Nomor Register hibah, K/L penerima

</p>

8 Februari

(595) Aplikasi Sappaw 2010

Dari:
Lalu Arya Yudha Prana (Jl. Langko 17 Mataram)

Pertanyaan:

Mohon bantuannya, apakah di tahun anggaran 2010 aplikasi sappaw masih menggunakan Aplikasi sappaw08 atau menggunakan aplikasi sappaw10?kalo ada yang baru dimana kami bisa download,karena file kirim sakpa10 tidak bisa diterima oleh sappaw08.terimakasih.

Jawaban:

Aplikasi SAPPAW versi 1.1 sudah di unggah di website (ada di www.perbendaharaan.go.id).Update aplikasi SAPPAW versi 1.2 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah.

(599) Aplikasi SAKPA 2010

Dari:
Ima Kartikasari (BB KSDA Riau)

Pertanyaan:

Tahap pertama dalam aplikasi SAKPA 2010 adalah pengambilan saldo awal 2009, baru kemudian rekam transaksi. Apakah tahap tersebut harus urut? Jika tahap pertama langsung input data DIPA, baru kemudian dilakukan pengambilan saldo awal, apakah bisa?Terima kasih.

Jawaban:

Bisa, dan tidak mempengaruhi data 2010 yang sudah direkam. Kalau merasa riskan, bisa dilakukan proses backup data 2010 terlebih dahulu

(600) Aplikasi SAKPA 2010

Dari:
RR.IMA KARTIKASARI (BB KSDA Riau)

Pertanyaan:

Saya mau memindahkan data SAKPA 2009 (dari satu komputer ke komputer lain) untuk proses pengambilan saldo awal dari aplikasi SAKPA 2010 (karena aplikasi SAKPA 2009 dan 2010 komputer yag digunakan terpisah) terpisah. Tapi kesulitan, setiap kali sudah terkirim di komputer yang ada aplikasi SAKPA 2010, lalu dilakukan proses pengambilan saldo awal 2009, selalu muncul tulisan "Buku Besar SAI 2009 di folder tersebut tidak ada". Apa maksud tulisan tersebut dan bagaimana cara memindahkan data 2009 supaya bisa terbaca di aplikasi SAKPA 2010 pada komputer lain?Terima kasih atas jawabannya...

Jawaban:

Update aplikasi SAKPA10 dengan minimal  versi 1.3a tanggal 20 April 2010 (ada di www.perbendaharaan.go.id). Update aplikasi SAKPA terbaru versi 1.4 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah di website.

Pengambilan saldo awal di aplikasi SAKPA 2010 dapat dilakukan apabila data Direktori Buku Besar  2009 sesuai dengan Lokasi Direktori Buku Besar Aplikasi 2009 (folder trn pada aplikasi SAKPA 2009) melalui tombol cari. Lalu beri ceklist semua kotak yang ada dikolom kode satker. Lakukan prose

9 Februari

(601) Posting TRX

Dari:
gagas sumoro (karantina pertanian cilegon, Jl.raya transit merak)

Pertanyaan:

ada transaksi revisi dan sudah di rekon dg KPPN dengan hasil SAI=SAU. Revisi pada 04.03.04 1564 02281, untuk akun 5221 dialihkan ke akun 5212. Pada saat posting transaksi tersebut sudah menjurnal sehingga muncul 2 record revisi. Namun saat print di LRA perubahan justru terjadi pada subkeg. 02280 ,akunnya sudah sesuai. Mohon diagnosa masalah. Trims....

Jawaban:

Mohon diupdate Aplikasi SAK Versi 11 Feb 2010 yang dapat diunduh pada website www.perbendaharaan.go.id

Selanjutnya agar juga diperhatikan apabila sebelum revisi menggunakan fasilitas cari pagu awal dan revisi sebelumnya.

10 Februari

(606) masuk mysql

Dari:
isa akhlis (Unnes)

Pertanyaan:

seandainya data dalam nysql terjadi crash ... apakah password root untuk mysql dari simak bmn. terimakasih

Jawaban:

Sebaiknya selalu lakukan backup data sehingga kalo terjadi data rusak /hilang bisa di restore kembal

(609) Akun Perjalanan

Dari:
Arief Rachman Hakim (STSI)

Pertanyaan:

Ass, Saya mau tanya mengenai penempatan Transport Lokal dalam BAS untuk kegiatan dalam kota (luar kantor) apakah dikategorikan ke 524xxx ataukah dibebankan pada akun 521219 ? Pada saat Pembahasan DJA Transport lokal dimasukan kedalam akun 521219 (menurut buku panduan penyusunan RKA-KL), akan tetapi setelah di KPPN tidak dapan dicairkan dengan alasan harus dimasukan kedalam akun Perjalanan (524xxx) ? sedangkan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-21/PB/2008 yang dimaksud perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota....... kami Selaku satker kadang-kadang bingung, yang pasti aturan itu satu, namun penafsiran aturan yang berbeda2. jadi saya mohon pencerahan terutama mengenai Transport lokal (peserta dalam kota) apakah masuk ke 524xxx ataukah ke 521219, mohon di jelaskan pula dgn dasar hukumnya. terimakasih.

Jawaban:

Sesuai dengan Pasal 1 poin 5. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri disebutkan bahwa perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju di dalam negeri. 

Pasal 5 PMK 45/PMK.05/2007 menyebutkan bahwa komponen perjalanan dinas dalam negeri adalah:

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;

b. biaya transpor pegawai;

c, biaya penginapan

Sesuai dengan PMK 91/PMK.05/2007, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dialokasikan melalui akun 5241XX.

Transpor lokal yang dapat dialokasikan dari akun (MA) 5241XX adalah transpor lokal dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam negeri sesuai dengan definisi tersebut di atas (5 km dari batas kota) dan yang merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas DN sebagaimana tersebut pada pasal 5 PMK 45/PMK.05/2007.

Sedangkan untuk transpor lokal dalam rangka kegiatan di dalam kota seperti Konsinyering, menghadiri rapat di dalam kota, dsb. tidak dapat menggunakan akun 5241XX, melainkan 521219 (Belanja Barang Non Operasional lainnya).

</p>

(610) Minta File Contoh Rekonsiliasi

Dari:
Ary Rahman (Departemen Perdagangan)

Pertanyaan:

Saya minta tolong diberikan contoh file rekonsilisasi keuangan

Jawaban:

Agar menghubungi KPPN setempat sebagai mitra satuan kerja.

(611) Alat Pemadam Kebakaran bagi Kantor yg bekerja Sebagai Pemadam Kebakaran

Dari:
Iqbal Yasir Siregar (KPKNL Medan, DJKN, DepKeu)

Pertanyaan:

Saya sedang menangani Satker Balai Besar Konservasi SDA Sumatera Utara, yang memiliki fungsi salah satunya adalah memadamkan kebakaran hutan. Nah, satker saya mengeluhkan pencatatan BMN berupa alat2 pemadam kebakaran. Saya minta petunjuk, bagaimana sih perlakuannya. Karena saat dipakai, alat pemadam kebakaran biasanya tidak bertahan lama, tidak seperti alat pemadam kebakaran yg ada di kantor2 biasa. Saya pikir, penggunaan alat pemadam kebakaran bagi kantor yg memang bekerja sebagai pemadam kebakaran, merupakan barang persediaan, sama seperti perlakuan suntik bagi rumah sakit. Mohon petunjuknya ya...?

Jawaban:

Perkiraan SILPA pada Neraca SAKUN 31 Desember 2009 yang salah satunya berasal dari Jurnal Koreksi Uang Persediaan pada awal tahun akan dinihilkan dan nilainya diakumulasikan kedalam perkiraan SAL pada Neraca SAKUN 1 januari 2010.

Timbulnya perkiraan SILPA didalam Neraca SAKUN per tanggal 1 januari 2010 sebesar nilai Jurnal Koreksi Uang Persediaan adalah karena aplikasi versi launching aplikasi vera 2010 belum melakukan antisipasi hal tersebut.

Bagi KPPN yang mengalami masalah tersebut agar melakukan update aplikasi. Selanjutnya dihimbau kepada KPPN agar selalu mengikuti perkembangan update aplikasi untuk mengantisipasi munculnya permasalahan lain yang sudah diberikan solusinya melalui update aplikasi.   

</p>

13 Februari

(617) Diklat PPAKP

Dari:
kamdani (Jl. Pasir No. 6 Sentani Jayapura 99352)

Pertanyaan:

Mohon informasi : apakah pada tahun anggaran 2010 masih ada diklat PPAKP ?. Kami sangat perlu diklat tersebut, di Satker kami baru ada 1 orang yang ikut diklat tersebut.  Dan bagaimana prosedur pengusulan untuk ikut diklat tersebut. mohon jawaban...

Jawaban:

Bagi pegawai yang berminta berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga nya masing-masing, yang kemudian akan diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

</p>

17 Februari

(624) dEPSOS

Dari:
eDY (dEPSOS)

Pertanyaan:

cARA pENGISIAN fORM REKONSILIASI REKENING KORAN DENGAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Jawaban:

Agar menghubungi KPPN setempat sebagai mitra satuan kerja.

</p>

18 Februari

(626) Departemen Perdagangan

Dari:
andi (Departemen Perdagangan)

Pertanyaan:

Selamat siang , saya mo tanya, bagaimana cara pengambilan saldo awal 2009 pada aplikasi SAKPA 2010?soalnya saya sudah berkali2 mencoba mengambil data saldo awal dari aplikasi 2009 ke aplikasi 2010 tetapi laporan neraca menunjukkan tidak ada transaksi pada tahun 2009 (laporan neraca tahun 2009 kosong), terimakasih atas bantuannya

Jawaban:

Update aplikasi SAKPA10 dengan minimal  versi 1.3a tanggal 20 April 2010 (ada di www.perbendaharaan.go.id). Update aplikasi SAKPA terbaru versi 1.4 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah di website.

Pengambilan saldo awal di aplikasi SAKPA 2010 dapat dilakukan apabila data Direktori Buku Besar  2009 sesuai dengan Lokasi Direktori Buku Besar Aplikasi (folder trn pada aplikasi SAKPA 2009) melalui tombol cari.Lalu beri ceklist semua kotak yang ada dikolom kode satker. Lakukan proses

19 Februari

(627) Perlakuan atas tagihan air, listrik dan telepon bulan Desember

Dari:
Haris Budi Susilo (Kanwil XXVIII Ternate)

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum Wr Wb Ada pertanyaan dari Satker BPK Perwakilan Ternate, Pembayaran atas langganan daya dan jasa  yang selama ini dilakukan satker BPK perwakilan Ternate menggunakan Uang Persediaan karena mereka berargumentasi nilai tagihannya di bawah 10 jt jadi bisa dengan UP. Maslahnya pada saat akhir tahun 2009 ternyata tagihannya  Rp 23 juta sehingga KPPN dan Kanwil DJPBN tidak membolehkan menggunakan mekenisme UP sesuai PER -66 tahun 2005 dan  kasusnya ditemukan pada tanggal 31 Desember 2009. Bagaimanakah perlakuan di akuntansinya atas tagihan tersebut  dikaitkan dengan penerapan accrual basis dan penyajian dai Neraca Satker yang bersangkutan?  dan bagaimana proses pembayaran tunggakan listrik sebesar Rp 23 juta tsb? Apakah masih harus minta dispensasi/pengesahan /izin Kanwil agar beban 2009 tersebut dapat dibayarkan dengan DIPA 2010? Mohon informasinya terima kasih   

Jawaban:

1.       Perlakuan atas tagihan air, listrik dan telepon bulan Desember

Diperlakukan sebagai Belanja Barang yang masih harus dibayar (debet) dan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Kredit) dengan menggunakan Menu Jurnal Neraca pada Aplikasi SAKPA. Untuk pembayaran tunggakan listrik, mekanisme pembayarannya di tahun berikutnya dapat ditanyakan ke Direktorat PA.

</p>

22 Februari

(628) aplikasi 2010

Dari:
tim sai badan karantina pertanian (Badan KArantina Pertanian , HArsono RM RAgunan)

Pertanyaan:

mengapa setiap kita mau restore data satker dg menggunakan aplikasi SAKPA 2010 hrs menngunakan menu keluar dahulu, kalau hanya menggunakan menu log off, data GLSAI-nya nol.....   trims, sebelumnya

Jawaban:

Update aplikasi SAKPA10 dengan minimal  versi 1.3a tanggal 20 April 2010 (ada di www.perbendaharaan.go.id). Update aplikasi SAKPA terbaru versi 1.4 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah di website.

23 Februari

(633) Kejati Sulteng

Dari:
Budiarti, SH. (Kejati Sulteng)

Pertanyaan:

PAK.. Aplikasi SAPPAW 2010 sudah ada belum? Kalau sudah, tolong dikirim ke email saya ya. trima kasih

Jawaban:

Aplikasi SAPPAW versi 1.1 sudah di unggah di website (ada di www.perbendaharaan.go.id).Update aplikasi SAPPAW versi 1.2 tanggal 1 Juni 2010 yang segera akan di unggah

(634) KPPN Sanggau (167)

Dari:
Indra Kurniawan (KPPN Sanggau (167))

Pertanyaan:

di KPPN Sanggau ada setoran satker 999202 (transfer dana otsus dan penyesuaian) dengan akun 423917 (Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL), di referensi satker dan akun aplikasi sp2d dan bendum kode satker dan akun tersebut tidak ada. kode akun tersebut hanya ada di aplikasi vera namun kode satker tidak ada sehingga mempengaruhi pengiriman data gl dan fkp harian, gimana solusi terbaiknya? soalnya belum ada update referensi sp2d atau bendum dengan kode satker dan akun tsb. terima kasih.

Jawaban:

Sudah terjawab

(635) Badan KArantina Pertanian , HArsono RM RAgunan

Dari:
tim sai badan karantina pertanian (Badan KArantina Pertanian , HArsono RM RAgunan)

Pertanyaan:

kami di Es1 selalu meminta backup dr satker, ternyata setiap kami merestore backup satker kenapa redaksi sub kegiatan yg baru tdk ikut terbawa dlm backup mereka sehingga kami juga hrs menginput secara manual kode sub keg berikut redaksinya....trims

Jawaban:

Aplikasi SAK tidak memelihara table refernsi, tetapi menyediakan menu untuk menambah , mengubah dan menghapus table referensi, kecuali untuk table referensi Akun dan Posting Rule proses penambahan dan perubahan dilakukan terpusat oleh DJPBN.

25 Februari

(637) Syarat jadi Calon Peserta Diklat PPAKP 2010

Dari:
Syachrul Nurdin (Jl. Pertanian No. 1 Kendari)

Pertanyaan:

bagaimana caranya mengikuti diklat PPAKP 2010

Jawaban:

Jawaban:

Bagi instansi yang berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Setjen K/L masing-masing (dalam hal ini Setjen Departemen Pertanian) untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi utomo No.6, Jakarta.

</p>

(638) Jl. Pertanian No. 1 Kendari

Dari:
Syachrul Nurdin (Jl. Pertanian No. 1 Kendari)

Pertanyaan:

bagaimana caranya mengikuti diklat PPAKP 2010

Jawaban:

Jawaban:

Bagi instansi yang berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Setjen K/L masing-masing (dalam hal ini Setjen Departemen Pertanian) untuk kemudian diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi utomo No.6, Jakarta.

</p>

(639) seputar akun

Dari:
andry (veteran)

Pertanyaan:

ada penyewaan dedicated line, di mana pada DIPA tertera di 522111. Apakah memang tepat, mengingat tuk langganan internet di 521111, meskipun dedicated line sebenarnya lbh luas dr sekedar internet. Mohon jawabannya, apabila kurang pas  kami bisa mengajukan revisi secepatnya.

Jawaban:

Penyewaan dedicated line mungkin lebih pas dalam akun 522114 (Belanja sewa) yaitu Digunakan untuk membayar sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya) atau ke dalam akun 522119 (Belanja Jasa Lainnya).

</p>

(640) SIMAK BMN

Dari:
Awie Hioda (PA. Gorontalo, Jl. Jend.Sudirman Gorontalo)

Pertanyaan:

Apakah kita sudah bisa menginput barang d SIMAK BMN 2009, karena sampai dengan saat ini Aplikasi SIMAk bmn 2010 blum ada, terima kasih

Jawaban:

yth sdr awie hioda
di gorontalo

Untuk pertanyaan terkait aplikasi dapat disampaikan melalui helpdesk
aplikasi/no telepon (021) 3813024.
Sebagai pemberitahuan bahwa Aplikasi SIMAK BMN tahun 2010 sudah ada
dan akan diberlakukan pada tahun anggaran 2010. Aplikasi ini dapat
diunduh pada www.perbendaharaan.go.id atau dapat menghubungi
KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau KPKLN/Kanwil DJKN terdekat
dengan lokasi instansi Saudara.

terima kasih

(642) Processor untuk aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN)

Dari:
Noerhayati (Ditjen PLA - Jakarta)

Pertanyaan:

apakah bisa aplikasi SAI menggunakan processor intel atom dalam arti laptop yang mini di bawah 12" krn selama ini kami hanya menggunakan aplikasi dengan processor pentium ataupun core2duo (menggunakan laptop 12"). Mohon konfirmasinya. trims

Jawaban:

Dapat dilakukan,  silakan dicoba tapi tergantung datanya kalau datanya banyak proses akan lambat. Biasakan melakukan proses pack data dan reindek data pada menu Utility, setiap melakukan restore, posting ulang , terima data ulang

28 Februari

(644) Permasalahan pada aplikasi vera2010

Dari:
Aspar (KPPN Nunukan)

Pertanyaan:

Assalam.. Mohon petunjuk!! pada KPPN Nunukan ada sedikit permasalahan pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan satker,,ada beberapa satker yang ketika operator mau mengambil data KPPN pada aplikasi vera 2010 itu muncul window " FIELD KDSGIAT does not accept null values"..dan uniknya itu hanya terjadi untuk beberapa satker tertentu sehingga pada saat penayangan hasil rekonnya itu menunjukka SAU nya kosong dan SAI nya terisi.. mohon bantuannya!!  

Jawaban:

Lakukan/jalankan menu update Struktur table pada modul admin setelah dilakukan update aplikasi vera versi V10.2.0 tanggal 21 maret 2010. Untuk selengkapnya ikuti langkah-langkah update sesuai  petunjuk langkah-lagkah update yang disertakan pada setiap paket update aplikasi vera.

Update aplikasi dapat didownload di ftp : ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/aplikasi_kppn/Aplikasi_2010/Vera/

(645) ppakp

Dari:
rahman (BPPHP Wilayah XV Makassar/Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar)

Pertanyaan:

Apakah tahun 2010 ini masih ada pelatihan ppakp? bagaimana cara pendaftaran untuk bisa menjadi peserta pelatihan ppakp? mohon infonya, thanks sebelumnya

Jawaban:

Jawaban:

Bagi pegawai yang berminta berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga nya masing-masing, yang kemudian akan diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

</p>

(646) BPPHP Wilayah XV Makassar/Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar

Dari:
rahman (BPPHP Wilayah XV Makassar/Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar)

Pertanyaan:

Apakah tahun 2010 ini masih ada pelatihan ppakp? bagaimana cara pendaftaran untuk bisa menjadi peserta pelatihan ppakp? mohon infonya, thanks sebelumnya

Jawaban:

Jawaban:

Bagi pegawai yang berminta berminat untuk mengikuti Program PPAKP dapat mendaftar melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga nya masing-masing, yang kemudian akan diteruskan ke Sekretariat Tim Kerja PPAKP, Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta